KURSI ITU TIDAK LAGI DI PEREBUTKAN Oleh : Muslimin. M

KURSI ITU TIDAK LAGI DI PEREBUTKAN

Oleh : Muslimin. M

Menjadi Kepala Sekolah adalah impian banyak guru karena dianggap sebagai puncak karier yang prestisius. Itu dulu.

Namun kini, kenyataannya justru berbalik 180 derajat.
Ribuan kursi pimpinan sekolah dibiarkan kosong melongpong lantaran banyak guru yang mendadak "alergi" naik jabatan karena ogah ribet dengan urusan administrasi dan beban moral yang selangit.


Data Kemendikdasmen mengungkap fakta pahit, ada 40.072 jabatan kepala sekolah yang hingga kini tak bertuan.
(klik pendidikan, 28/12/25).

Saya membaca berita pagi itu dua kali. Bukan karena tidak paham. Hanya ingin memastikan.
Benarkah kursi itu kosong berbulan-bulan ?

Dulu, kursi seperti itu diperebutkan. Dipanggil kehormatan. Dianggap puncak pengabdian.
Sekarang ?

Kursi itu seperti dijauhi. Ditinggal.

Bahkan dihindari.
Ya kursi kepala sekolah.
Sepi peminat.

Bukan karena tidak ada guru yang pintar. Bukan pula karena tidak ada guru yang berpengalaman.
Justru sebaliknya.
Guru yang pintar paham risikonya. Guru yang berpengalaman tahu akibatnya.
Menjadi kepala sekolah saat ini bukan lagi soal memimpin. Lebih sering soal bertahan. Bertahan dari laporan. Bertahan dari pemeriksaan. Bertahan dari tafsir aturan yang bisa berubah tergantung siapa yang membaca.
Saya kadang bertanya.

Sejak kapan bekerja jujur harus setakut ini ?
Aturan kita banyak.

Sangat banyak.

Setiap masalah dijawab dengan aturan baru. Seolah-olah kertas bisa menggantikan kepercayaan. Seolah-olah pasal bisa menumbuhkan keberanian.

Padahal yang hilang bukan aturan.Yang hilang adalah rasa aman.
Maka wajar jika kursi itu masih kosong. Lebih wajar lagi jika yang mampu memilih diam. Diam adalah cara paling aman mencintai keluarganya.
Saya teringat seorang guru. Guru itu jujur. Patuh.
Tetap juga terseret.
Bukan karena niat jahat, melainkan karena sistem yang gemar mencari kambing hitam ketika masalah muncul.

Reformasi birokrasi paling sering disebut. Namun yang direformasi kadang lebih sering prosedur, bukan perlindungan. Kita ingin pejabat itu bersih, tetapi lupa memberi payung saat hujan deras yang bernama risiko hukum.
Ironisnya disaat yang sama, kita juga marah ketika pelayanan lambat.
Marah ketika keputusan tertunda. Marah ketika pejabat tidak berani mengambil langkah.
Padahal ketakutan tidak pernah melahirkan kecepatan. Apalagi keberanian.
Kursi itu masih kosong. Bukan karena tidak ada calon. Melainkan karena sistem kita terlalu rajin menghukum dan terlalu malas menjaga.
Ketakutan kini menjadi etos tak tertulis birokrasi. Menjalar dari ruang rapat hingga meja pelayanan. Keputusan ditunda.

Tanda tangan dihindari. Inisiatif dimatikan sejak dalam pikiran. Semua demi satu tujuan sederhana. Selamat.
Dalam konteks ini, korupsi dan ketidakberanian sesungguhnya berakar pada sistem yang sama.
Sistem yang terlalu fokus menghukum, tetapi minim mencegah. Sistem yang memuja transparansi, namun abai pada keadilan prosedural. Sistem yang gemar mencari kambing hitam saat kebijakan gagal.
Kasus-kasus yang menyeret guru, kepala sekolah dan pejabat level menengah

ke ranah pidana memperjelas masalah ini. Pejabat pejabat-pejabat itu bukan aktor kebijakan. Mereka pelaksana.
Namun justru merekalah yang paling rentan dikorbankan ketika sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Reformasi birokrasi akhirnya terjebak pada angka dan laporan.
Indeks naik, ketakutan pun ikut naik. Negara merasa sukses karena regulasi bertambah. Padahal yang berkurang adalah kepercayaan.
Kekosongan kursi jabatan kepala sekolah bukan semata karena persoalan SDM. Ini adalah kritik diam-diam terhadap negara yang belum selesai membedakan antara kesalahan dan kejahatan. Selama perbedaan itu kabur, selama diskresi diperlakukan sebagai dosa, kursi-kursi itu akan tetap kosong.
Dan negara akan terus bertanya. Mengapa pelayanan lambat ? Mengapa pejabat ragu ? Padahal jawabannya ada di cermin yang jarang mau ditatap. Keberanian tidak pernah lahir dari ketakutan yang dilembagakan.

Related Posts

Share :